Kalurahan Sumberejo

Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul menggelar Musyawarah Kalurahan (MusKal) Pembahasan dan Penyepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2026 pada Senin, 29 Desember 2026, bertempat di Balai Kalurahan Sumberejo. Kegiatan ini menjadi tahapan strategis dalam rangka penyusunan dan penetapan APBKal sebagai pedoman pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun anggaran mendatang.

MusKal APBKal 2026 tersebut dihadiri oleh unsur Kapanewon Semin yang diwakili oleh Kepala Jawatan Praja Kapanewon Semin, Bapak Jaka Sularso, S.Sos, Pendamping Desa, Pamong Kalurahan Sumberejo, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Bidan Desa, Kader Kesehatan, Lembaga Kalurahan, serta Tokoh Masyarakat. Kehadiran berbagai unsur ini mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan kalurahan yang partisipatif dan transparan. dalam sambutannya, Panewu Semin melalui Kepala Jawatan Praja menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya MusKal APBKal Tahun Anggaran 2026 ini. Ia menilai MusKal sebagai langkah penting dan krusial dalam proses penyusunan APBKal agar dapat segera ditetapkan tepat waktu sebelum batas akhir yang ditentukan. Panewu Semin juga berharap agar APBKal 2026 yang telah disepakati bersama mampu menjadi instrumen perencanaan yang efektif untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Sumberejo. Dalam forum MusKal, Pangripta Kalurahan Sumberejo, Edy Sarwono, menyampaikan paparan terkait proyeksi pendapatan Kalurahan Sumberejo Tahun Anggaran 2026. Ia menjelaskan bahwa pendapatan kalurahan pada tahun 2026 diproyeksikan mengalami penurunan. Meski demikian, penyusunan belanja yang dituangkan dalam Rancangan APBKal (RAPBKal) 2026 tetap disusun secara cermat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Melalui Musyawarah Kalurahan ini, Pemerintah Kalurahan Sumberejo bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan keuangan kalurahan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.