Kalurahan Sumberejo

Kalurahan Sumberejo, 26 Mei 2025. Kalurahan Sumberejo melaksankan Musyawarah Kalurahan Khusus Pembentukan KOPERASI MERAH PUTIH Kalurahan Sumberejo Di Balai Kalurahan Sumberejo pukul 09.00. MUSKALKUS dihadiri Panewu Semin, Dinas Koperasi, DPMKP2KB Gunungkidul, Lembaga Bamuskal, Perwakilan Lembaga-lembaga Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, Pamong dan staff Kalurahan Sumberejo, serta tokoh masyarakat Kalurahan Sumberejo. MUSKALKUS diselenggarakan unruk membahas Pembentukan Koperasi Merah putih dan menentukan struktur pengelolanya. Perekonomian Indonesia, yang berakar pada prinsip-prinsip gotong royong dan kekeluargaan, saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang kian kompleks. Berbagai faktor, termasuk pandemi, perubahan iklim, dan dinamika pasar global, telah mempengaruhi ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat, terutama di kawasan pedesaan. Untuk merespons tantangan ini, pemerintah melalui Kementerian Koperasi Republik Indonesia mengambil langkah proaktif dengan meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih. Program Koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk membentuk 70.000 koperasi desa yang akan resmi diluncurkan pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025. Inisiatif ini difokuskan pada penguatan ekonomi lokal dan peningkatan ketahanan pangan, dengan harapan dapat memberdayakan masyarakat desa secara menyeluruh. Melalui koperasi, diharapkan masyarakat tidak hanya dapat berpartisipasi aktif dalam ekonomi regional, tetapi juga memperkuat kolaborasi di antara anggota komunitas. Pembentukan koperasi ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memfasilitasi akses terhadap sumber daya, serta mengurangi ketergantungan terhadap produk dan layanan dari luar. Dengan berdirinya koperasi, petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat mendapatkan dukungan nyata dalam bentuk akses ke pasar yang lebih baik dan peluang pembiayaan yang lebih terjangkau. Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi pilar penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Dalam Musyawarah ini ditetapkan sebagai :